AH: Pilkada Tetap Dipilih Langsung Rakyat Atau Tak Langsung

Penulis : Andi Hasdullah (Kadis Kominfo Sulsel)

Sulawesibersatu.Com, Perdebatan diruang publik terkait isu pilkada tetap dipilih secara langsung atau tak langsung melalui pemilihan dewan perwakilan rakyat daerah menarik untuk direspon dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan pilkada yang sudah di jalani bangsa ini dalam kita berdemokrasi memilih pemimpin daerah saat ini-

Kadis Kominfo- SP Provinsi Sulsel Andi Hadullah yang dimintai pendapatnya menjelaskan bahwa untuk memajukan daerah maka dibutuhkan kepala daerah yang berkualitas, memiĺiki kompetensi tinggi, memiliki integritas yang baik, sangat peduli atau prorakyat, memiliki jaringan yang luas dan mampu mendorong daya saing daerah yang berujung dia mampu mengakselerasi menghadirkan kesejahteraan rakyat- Jadi sesungguhnya tak ada daerah yang tertinggal yang ada adalah pimpinan daerah yang yang tak kompete, jadi barriernya ada sama pemimpinnya.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah memilih pemimpin daerah tetap dilakukan secara langsung ataukah secara tak langsung dengan memilih melalui DPRD saja. Menurut pendapat Hasdullah yang penting dulu ditahapan awal yaitu  bagaimana parpol kita siapkan atau mengusung calon pemimpin daerah yang hebat teruji dan mumpuni, karena yang kita lihat adalah calon pemimpin daerah yang ditawarkan ke publik untuk dipilih adalah figur yang biasa saja,  figur yang pas-pasan, selanjutnya  kita berharap seleksi calon pemimpin pada parpol itu berintegritas sehingga semua calon yang ditawarkan untuk dipilih adalah pemimpin yang hebat sehingga siapapun pada ahirnya yang terpilih tetap hadir pemimpin yang dapat memajukan daerah dan mensejahterahkan rakyatnya.

Lanjut kemudian kelemahan pada pilkada langsung  adalah ruang efek money politik karena kondisi rakyat kita yang relatif masih miskin, pendidikan yang terbatas sehingga sangat rentang dengan politik uang, Sehingga siapapun calon yang dianggap banyak uang yang mampu menyogok rakyat maka sangat berpootensi keluar sebagai pemenang sehingga ketika nanti terpilih susah menjadi pemimpin daerah yang kredibel karena yang pertama yang menjadi motivasi adalah bagaimana cara mengembalikan dana atau ongkos politik yang dipakai pada saat kampaye.

Terkait isu money politik itu maka harus ada regulasi yang kuat dan ditegakkan memberi hukuman berat kepada setiap calon yang terbukti melakukan politik uang baik pada proses rekruitmen parpol maupun pada saat menjadi calon, tahapan ini harus ditegakkan- dan pada saat bersamaan masyarakat pemilih terus dicerdaskan untuk mampu memilih pemimpin daerah yang amanah, profesional dan berkualitas.

Pandangan dan merespon pemilihan tak langsung dipilih melalui DPRD- kita kan sudah pernah juga ada pengalaman  seperti itu tapi apa yang terjadi disitu juga terjadi pemilihan dagang sapi dan cara-cara seperi itu masyarakat luas tahu sehingga masyarakat berusaha mencabut mandatnya dan memilih untuk memilih sendiri pemimpinnya seperti regulasi pilkada yang ada saat ini. Jadi tata kelola pilkada langsung atau tak langsung memang terus bisa menjadi pilihan tapi kuncinya adalah ada ditahapan kualitas proses bagaimana melahirkan pimpinan daerah yang baik itu karena sebagian besar masyarakat kita tidak mau lagi berulang pilkada tak langsung melalui DPRD itu terjadi dengan cara pemilihan dagang sapi yang dinilai telah mencederai proses demokrasi yang telah dan sedang kita terus perbaiki kualitasnya.

Kita tentu berharap pilkada di Indonesia makin berkualitas, berintegritas, makin bermutu sehingga dapat melahirkan pemimpin daerah yang hebat yang mampu memajukan daerah, memajukan indonesia menjadi negara yang besar maju dan sejahtera rakyatnya' pungkasnya.

Parpol yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik karena parpol itu yang meproduksi pemimpin daerah- jadi parpol harus ikut bertanggung jawab atas lahirnya pimpinan daerah itu- kecuali calon pilkada  yang beasal dari dukungan independen non parpol. Terang Hasdullah.(Lap.AH)

Share this post