GUBERNUR ALI MAZI RESMI LUNCURKAN KEMITRAAN BUPATI/WALIKOTA WILAYAH PESISIR UNTUK TPB-14 DI SULTRA

Sultra,Sulawesibersatu.com - Sebagai provinsi kepulauan terbesar di Indonesia —sebuah wilayah kepulauan yang terdiri dari 651 pulau, dengan lebih dari 1.740 Km pantai, puluhan kelompok etnis, dan bahasa asli— Sulawesi Tenggara (Sultra) diberkahi dengan kekayaan alam lautnya.

Sebagai salasatu wilayah yang memiliki garis pantai terpanjang di Indonesia, Sultra memiliki jalur mangrove terbesar, dan kawasan terumbu karang terbesar kedua di dunia; faktanya, 97% jenis terumbu karang dunia berada dalam perairan teritorial Sultra (0-12 mil laut dari pantai).

Nelayan pesisir dan perikanan yang bergantung pada aset alam penting ini merupakan bagian dari warisan budaya dan ekonomi. Sebagian besar nelayan Sultra adalah nelayan pesisir skala kecil, menggunakan perahu kecil dan peralatan sederhana untuk menangkap ikan di daerah dekat pantai untuk mendapatkan makanan dan penghasilan. Para nelayan ini menyumbang lebih dari setengah dari total produksi ikan liar Sultra.

Demikian Taufiq Alimi, Vice President RARE Indonesia, menekankan beberapa poin penting yang melandasi pembentukan kemitraan dan bertemunya semua stakeholder perikanan secara virtual, Selasa 29 September 2020.

Dari Rumah Jabatan Gubernur Sultra, di Ruang Merah Putih, Gubernur Ali Mazi, Kepala Bappeda Sultra J. Robert Maturbongs, Plt. Kadis Perikanan Sultra, dan 17 Bupati/Walikota se-Sultra, juga mengikuti pertemuan ini secara virtual.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim, Kemenko Maritim dan Investasi, Ir. Sugeng Santoso, M.T., dan Dr. Rendra Yusran.

Senada penyampaian Taifiq Alami, demikian pula Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM, direktur Direktorat Kelautan dan Perikanan, KemenPPN/Bappenas, yang mengungkapkan bahwa praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan dan diatur dengan buruk, penegakan dan tata kelola yang juga buruk, degradasi habitat ikan, dan pemicu tekanan eksternal, seperti perubahan iklim, sangat mengancam perikanan pesisir tempat komunitas nelayan bergantung.

Perikanan yang menurun mengganggu kestabilan upaya pembangunan nasional dan menimbulkan ancaman material bagi ekonomi Indonesia, serta ketahanan pangan dan mata pencaharian jutaan orang. "Yang pertama merasakan dampak dari sumber daya yang habis ini adalah nelayan pesisir dan keluarga serta komunitasnya," ujar Sri Yanti.

RARE Indonesia bekerja sama dengan desa nelayan dan pemerintah kabupaten dan provinsi untuk membangun dan memperkuat pengelolaan perikanan pesisir berbasis masyarakat di perairan provinsi.

Lembaga ini telah mengembangkan jaringan kemitraan global yang luas dengan lebih dari 100 organisasi dan institusi untuk mewujudkan perubahan, dengan berfokus pada membangun kapasitas kemitraan dengan Kementerian Kelautan & Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional), dan Pemerintah Provinsi, lembaga pemprov, dan pemkab di Sulawesi Tenggara, asosiasi nelayan dan nelayan; perguruan tinggi (Universitas Haluuleo, Universitas Muhammadiyah Kendari); LSM (Conservation International, World Wildlife Fund, Blue Ventures); dan kelompok masyarakat sipil lainnya.

Gubenurr Ali Mazi, menyatakan, "kebutuhan program dan prakarsa lokal dalam pencapaian pembangunan masyarakat dan industri perikanan oleh nelayan kecil, potensi perikanan, dan perubahan iklim harua terus didorong dan dikembangkan untuk memaksimalkan kesejahteraan nelayan kita."

Menurut Gubernur Ali Mazi, pengolahan hasil laut dan perikananan lainnya secara berkelanjutan

Dengan beragamnya Pergub Sultra yang telah ditetapkan untuk memfasilitasi kemitraan ini dan mewujudkan akses atas area perikanan di pesisir dan pulau-pulau kecil semakin terbuka.

Kawasan perikanan yang sedang dibangun Pemprov Sultra di kabupaten Buton, menandai kesiapan dan komitmen Pemprov Sultra menjadi mitra dalam kerangka TPB-14 (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 14) di Sulawesi Tenggara.

"Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Menkomarves, Bappenas, Kemendagri, Kementerian KKP, yang telah memberikan dukungan untuk kemitraan bagi nelayan ini," tegas Gubernur Ali Mazi.

Pemprov. Sultra akan mendukung dan memfasilitasi apapun yang dibutuhkan dalan kemitraan itu. DKP dan Bappeda Prov. Sultra, siap mengawal dan memastikan kemitraan ini tetap berjalan.

"Kemitraan ini, secara jangka panjang, dapat mewujudkan perikanan lestari sebagai jaminan pencaharian masyarakat kami. Sense of responsibility dan kepekaan untuk mewujudkan tanggung jawab mensejahterakan nelayan kecil kita harus ditingkatkan. Pemerintah juga harus menjamin agar kehidupan nelayan kita menjadi baik seperti nelayan lainnya di seluruh dunia," ujar Gubernur Ali Mazi. []

Ilham Q Moehiddin
Jubir Gubernur Sultra.

Laporan:Dany

Share this post