Geger di Takalar! Inspektorat Dituding Salah Sasaran, Kades Jadi Kambing Hitam Pelatihan Karang Taruna Rp6 Juta

Takalar Sulsel, Sulawesibersatu.com — Kabupaten Takalar kembali diguncang isu panas. Sejumlah kepala desa dipanggil satu per satu ke kantor Inspektorat, bukan karena korupsi, tapi gara-gara pelatihan RPJMDes Karang Taruna yang disebut-sebut memakan anggaran Rp6 juta per desa. Namun alih-alih membongkar siapa sebenarnya penggerak di balik pelatihan itu, Inspektorat justru membidik para Kades, membuat publik bertanya-tanya yaitu ada apa sebenarnya di balik panggilan ini?

Ketua HIPSI Gowa Takalar, Maggarisi Sayyed, yang ikut memantau proses pemeriksaan, menyebut orientasi pemanggilan tersebut misterius dan tidak transparan. Ia bahkan menilai ada aroma pengalihan isu yang kental. “Yang dipanggil Kades, padahal yang menggelar kegiatan bukan pemerintah desa. Ini aneh,” ujar Maggarisi dengan nada tajam.

Pantauan media pada Kamis, 30 Oktober 2025, menunjukkan dua kepala desa yang hadir, Kades Palalakkang (Galesong) dan Plt Kades Rewataya (Kepulauan Tanakeke) hanya berada di ruang audit sebentar. Setelah keluar, wajah mereka tampak gusar. “Kami cuma dipanggil sebentar, katanya mau setor LPJ. Tapi LPJ kegiatan apa? Kami bahkan tak terlibat,” kata salah satu Kades dengan nada kesal.

Isu berkembang cepat. Banyak yang menilai Inspektorat keliru sasaran. Pelatihan itu, menurut sumber terpercaya, murni inisiatif Karang Taruna yang bekerja sama dengan pihak eksternal. Kepala desa hanya menerima undangan, bukan penyelenggara, apalagi pengguna dana.

Namun entah mengapa, pemeriksaan justru mengarah pada pemerintah desa. Sementara pihak Karang Taruna yang menggelar acara malah belum tersentuh. Publik pun mulai mencurigai ada kepentingan tertentu di balik layar. “Kalau benar ingin menegakkan aturan, periksa dulu dasar hukum Karang Taruna yang menyelenggarakan pelatihan itu. Apa punya izin resmi? Apa lembaganya terdaftar? Jangan-jangan ini kegiatan siluman yang dikemas rapi,” ujar salah satu aktivis masyarakat yang meminta namanya dirahasiakan.

Gelombang kritik semakin deras. Masyarakat menilai tindakan Inspektorat ini bisa menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan desa. Kades yang tidak tahu menahu soal kegiatan, justru diseret ke meja pemeriksaan, sementara pelaksana utama melenggang bebas. Kini publik menuntut transparansi dan keberanian Inspektorat membuka siapa dalang di balik pelatihan Rp6 juta per desa ini.

Apakah benar ada penyelewengan? Ataukah ini sekadar drama pengalihan isu untuk menutupi legalitas penyelenggara yang dipertanyakan? Satu hal yang pasti, bau tak sedap dari kasus ini sudah tercium hingga ke akar rumput dan rakyat Takalar kini menanti, siapa yang akhirnya akan benar-benar diperiksa yakni pelaksana kegiatan, atau justru mereka yang hanya jadi korban sistem yang timpang? (TIM)

Share this post