-->

Kawasan Laut dan Pantai Makassar Terancam Dieksploitasi untuk Bisnis Pribadi, Aktivis Desak DPR RI Bertindak




Makassar, Sulawesibersatu.com – Isu pemanfaatan ruang laut dan pantai di Makassar semakin memanas. Beberapa lokasi wisata populer seperti Pantai Indah Bosowa, Pantai Akkarena, hingga Center of Point Indonesia (CPI) yang dikelola pemerintah provinsi dan pihak swasta kini menjadi sorotan. Hal ini tak lepas dari maraknya dugaan pengusaha yang mencoba mengklaim lahan laut, bahkan dengan sertifikat hak milik.


Syamsul Bahri Majjaga, seorang aktivis pemerhati hukum, menyuarakan keprihatinannya terkait fenomena ini. Dia mendesak anggota Komisi III DPR RI dari Dapil Sulawesi Selatan agar segera turun tangan untuk memantau dan menangani masalah tersebut. Menurutnya, jika dibiarkan, kawasan laut dan pantai yang seharusnya menjadi aset publik justru akan jatuh ke tangan pengusaha nakal yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.


"Kalau ini terus dibiarkan, para pengusaha akan dengan mudah menguasai laut dan pantai untuk bisnis pribadi tanpa ada kontrol. Mana suara anggota DPR, seperti Rudianto Lallo, Mudzakkir Aqil, Rusdi Masse, dan Amar Sulaiman? Kenapa mereka diam saja? Ini masalah besar yang bisa merugikan masyarakat," tegas Syamsul dalam konferensi pers pada Jumat (31/1).


Dia juga mengungkapkan, ada laporan tentang pengusaha yang diduga melakukan kavling laut dengan luas mencapai 23 hektare, bahkan ada yang menimbun laut untuk tujuan reklamasi. Pantai Bosowa dan Akkarena menjadi lokasi yang diduga berpotensi besar untuk reklamasi, yang jelas akan berdampak pada kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem pesisir.


Syamsul juga menyoroti dugaan perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikat hak milik atas lahan laut, yang jelas melanggar aturan yang mengatur pemanfaatan ruang laut dan pantai. "Seharusnya ini menjadi perhatian serius, tapi kenapa mereka semua diam? Jangan sampai ini jadi kesalahan besar yang kita sesali di kemudian hari," katanya.


Dengan semakin maraknya praktik ini, Syamsul mendesak anggota Komisi III DPR RI untuk segera bertindak dan memastikan bahwa pengelolaan ruang laut dan pantai dilakukan secara adil dan sesuai aturan yang berlaku. "Kami tunggu gebrakan mereka!" tandasnya.


Masyarakat Makassar pun berharap agar pemerintah dan pihak berwenang tidak hanya diam, tetapi segera bertindak untuk melindungi ruang laut dan pantai yang menjadi aset berharga bagi warga dan lingkungan sekitar. (MH)

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Kawasan Laut dan Pantai Makassar Terancam Dieksploitasi untuk Bisnis Pribadi, Aktivis Desak DPR RI Bertindak"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel