Warga Takabonerate Desak Evaluasi Balai Taman Nasional: "Konservasi Harus Sejalan dengan Kesejahteraan"

Selayar Sulsel, Sulawesibersatu.com – Masyarakat Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, angkat suara. Melalui sebuah petisi publik, mereka mendesak pemerintah untuk mengevaluasi ulang pengelolaan Balai Taman Nasional Takabonerate. Pasalnya, kawasan konservasi laut terbesar ketiga di dunia ini dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga yang tinggal di dalamnya.

Suharjo Muna, pemuda kawasan, menegaskan bahwa Takabonerate bukan taman nasional biasa. "Berbeda dengan kawasan konservasi lain, di sini ada desa, ada masyarakat yang hidup dari laut. Konservasi tidak bisa berjalan sendiri tanpa memperhatikan ekonomi warga," ujarnya.

Ia menyoroti perlunya program pemberdayaan yang konkret, kemudahan perizinan bagi nelayan lokal, hingga edukasi berkelanjutan soal praktik penangkapan ikan ramah lingkungan.

Senada, Wakil Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Selayar menilai, nelayan seharusnya dibina, bukan dibatasi. "Mereka perlu difasilitasi agar tetap bisa melaut dengan alat tangkap yang sesuai prinsip konservasi. Tapi yang terjadi, masyarakat lokal dipersulit, sementara pihak luar justru leluasa."

Isu diskriminasi perizinan ini menjadi sorotan tajam. LIRA mempertanyakan kontribusi pihak luar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) bila aksesnya lebih mudah ketimbang warga setempat.

Di tengah ketegangan antara konservasi dan ekonomi, masyarakat menuntut keadilan dan keseimbangan. "Kami mendukung konservasi, tapi jangan lupakan kami yang tinggal di dalam kawasan ini. Lindungi alam, tapi juga lindungi hak hidup masyarakat," tegas Suharjo.

Kini, sorotan tertuju pada pemerintah pusat dan pengelola Balai Taman Nasional Takabonerate. Masyarakat berharap evaluasi menyeluruh segera dilakukan—sebelum ketegangan sosial berubah menjadi konflik terbuka. (NK)

Share this post