-->

 



 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Pemilu di KBB minta Diulang, Awasi Perangkat Desa yang Ikut Politik Uang

 



Bandung Barat Jabar, Sulawesibersatu.com- Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) diduga sangat tidak transparan sehingga banyak oknum-oknum yang terlibat mulai dari Perangkat Desa, Saksi, serta oknum Anggota KPSS banyak/terbiasa menerima Gratifikasi, Minggu (18/02/2024).


Banyak sekali dari penghitungan C1 yang gagal input serta ditulis namanya beda diduga ada permainan Money Politik (Politik Uang) dan serangan fajar yang bervariasi. Semua ketakutan Calon Anggota Legislatif karena Pemilu kali ini menggunakan metode "konvensional terbuka" yang dimana Calon Anggota Legislatif ketakutan.


Sehingga para Pengamat Politik di Daerah KBB jadi bingung yang diakibatkan karena banyaknya oknum Perangkat Desa melakukan Gratifikasi/Money Politik. Segera KPU dan Bawaslu turun kelapangan untuk cek fakta sebenarnya, dimana Pemilihan ada yang mendapatkan intervensi dari oknum Perangkat Desa dan oknum terkait. 


"KPU dan Bawaslu harus meningkatkan kualitas Pengamanan dan Pengawasan terhadap orang-orang/oknum-oknum Perangkat Desa yang ikut serta dalam Gravitasi atau Money Politik, "ucap Pengamat Politik di Daerah KBB.


Yang dimana Pemilu 2024 harus berjalan lancar dan aman sesuai tupoksinya agar tidak menimbulkan kerusakan atau kekacauan. Sebagai Sosial Kontrol dan Tim Investigasi banyak sekali menemukan penemuan- penemuan yang seharusnya tidak dilakukan oleh oknum terkait, atau oknum KPPS dan oknum Perangkat Desa dimana seharusnya bersikap adil dan transparansi disemua kalangan atau Daerah. 


KPU Pusat harus segera bertindak dan melakukan tindakan agar tidak terjadi lagi Politisi yang kotor berjamaah. Ingat "DPR" itu  punya semboyan "Dari Rakyat untuk Rakyat". Bilamana tidak dilakukan Pencoblosan ulang maka dikhawatirkan akan terjadi kerusuhan dan Gratifikasi sebesar-besarnya. Karena dari pantauan kami sebagai Kontrol Sosial untuk khususnya daerah KBB tidak bersih atau dikotori oleh oknum-oknum yang hanya memang pencarian uang atau pendapatan melimpah di era Pesta Demokrasi/Pemilu.


"Sudah lumrah dan sudah menjadi/mendarah daging untuk disetiap Desanya sudah dikuasai oleh oknum Perangkat Desa, "ucapnya.


KPU dan Bawaslu harus siap siaga untuk menjadi perubahan di area tersebut apalagi yang di kenal di Dapil 1 Kabupaten Bandung Barat (KBB) atau Dapil Neraka. 


"Kami menyikapi masalah yang telah terjadi di Daerah Kabupaten Bandung Barat dari mulai kecurangan pada saat "H" (-1) pencoblos diadakan malam hari oleh oknum-oknum sebelum hari "H" dan Melakukan serangan fajar dan mendidik masyarakat atau rakyat Indonesia menjadi bodoh, "ucap salah satu Pengamat Politik. 


Karena permainan Money Politik secara terang-terangan, biasanya dilakukan oleh "tim sukses atau relawan" yang mau memenangkan Calon Anggota Dewan tersebut yang diusungnya (sudah tradisi). Marilah kita bersama-sama memantau perkembangan selanjutnya yang dimana setiap aspirasi atau pengadaan reses yang dimana hak masyarakat Kabupaten Bandung Barat dirasakannya. 


*Apa itu reses*


Banyak sekali sudah kami wawancara dari 16 Kecamatan warga/masyarakat tidak pernah tahu tentang reses/penyaluran aspirasi. Jadi untuk menjadi perhatian KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat (Jabar) khususnya di Kabupaten Bandung Barat berantas oknum yang tergolong Perangkat Desa dan memberikan efek jera agar tidak terjadi lagi atau mendarah daging di area tersebut. 


Jadi akan menjadi kebiasaan oknum-oknum Anggota-nggota Dewan Perwakilan Rakyat di Kabupaten Bandung Barat tidak pernah kelapangan atau terjun langsung untuk menyalurkan aspirasinya, sehingga masyarakat menjadi bodoh dan tidak pernah tahu tupoksi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) itu "APA"?


Sewajarnya masyarakat Kabupaten Bandung Barat, sejak terbentuknya atau terpecahnya dari Kabupaten Bandung Induk, tidak pernah dan tidak tau apa itu reses dan penyaluran aspirasi selama 5 Tahun. Yang masyarakat tau hanya serangan fajar (Money Politic) dalam jangka 5 Tahun untuk 1 kali pemberian selesai.


Dalam beberapa Literatur, Politik Uang (Money Politic) acapkali disebut sebagai Korupsi Elektoral. Dikatakan demikian, sebab Politik Uang adalah perbuatan curang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang hakikatnya sama dengan serangan fajar yang akan menyesatkan/membuat bodoh masyarakat. (Red)

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Pemilu di KBB minta Diulang, Awasi Perangkat Desa yang Ikut Politik Uang "

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel