Banyak Pejabat Negara Diduga Lakukan Pencitraan Untuk Menutupi Ketidak Mampuannya Kepada Rakyat

Makassar Sulsel, Sulawesibersatu.com-Penyerahan Sertifikat Lapangan Karebosi Makassar oleh Agus Harimurti Yudoyono (AHY) membuat masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) khususnya Kota Makassar bertanya. 

Ada apa Sertifikat Karebosi diserahkan oleh dua Tokoh Kementerian di waktu yang berbeda dimana Wali Kota Makassar, Moh. Ramadhan Pomanto di kediamannya di Jalan Amirullah, Kamis malam (21/12/2023) lalu telah menerima Sertifikat Lapangan Karebosi Makassar yang diserahkan oleh Kepala Kantor ATR/BPN Makassar, Muh Syukur?

Yang kedua kunjungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak masyarakat khususnya di Kabupaten Gowa Sulsel untuk melawan Mafia Tanah melalui Kepemilikan Sertifikat resmi.

“Harus lawan Mafia Tanah! Ewako! ”seru AHY, sapaan akrab Agus ketika membagikan Sertifikat Tanah ke masyarakat di Kabupaten Gowa Sulsel pada Sabtu. (27/42024) beberapa waktu lalu.

Namun beberapa Pengamat Pertanahan menjelaskan jika apa yang dilakukan oleh Kementerian Agraria tersebut hanya sebatas Pencitraan. 

Dengan memberikan Sertifikat yang kedua kalinya kepada Pejabat Pemerintah yang sama atas Lapangan Karebosi maka itu dianggap sebagai suatu Pencitraan sebenarnya demi menutupi ketidakmampuan Pemerintah dalam memberantas Mafia Tanah yang ada di Indonesia ini. 

Salah seorang Aktivis NGO di Sulsel, Syarifuddin Sultan mengatakan, bahwa apa yang telah dilakukan oleh AHY sebagai Menteri Pertahanan itu kita patut apresiasi namun jangan pula apa yang telah dilakukan hanya sebatas Pencitraan belaka, "ujarnya.

Sementara Kasus Tanah bermasalah di Indonesia, kata Syarifuddin, itu jauh lebih besar dari Tahun sebelumnya termasuk Penerbitan Sertifikat Lapangan Karebosi yang dianggap sebagian Pengamat Pertanahan penuh dengan Intrik dan Kontroversi, "ungkap Syarifuddin

Seharusnya dalam Penerbitan Lapangan Karebosi itu, tambah Syarifuddin, Pemerintah menghargai hak masyarakat Kota Makassar yang mana selama ini Karebosi tidak lagi untuk kepentingan Publik maupun masyarakat Kota Makassar. 

"Namun telah digadaikan kepada Oligarki untuk dikomersialkan dan menjadi ATM buat oknum Pemerintah yang serakah serta diduga memanfaatkan Jabatannya untuk merusak ke Bhinekaan sistem Sosial Budaya yang ada di Makassar, "katanya. 

Begitupun dengan Ketua KAI, Isra, SH, MH ketika dihubungi melalui Whatsapp mengungkapkan, bahwa yang perlu di bahas disini adalah bagaimana hasil Pengelolaan karebosi selama ini dan apa yang membuat Pemerintah Kota memiliki Hak mewakili Lembaga Adat dalam Pengelolaan Karebosi yang menjadi Ikon Kota Makassar, "katanya. 

Selain itu, ungkap Isra, bagaimana masa depan Hak Kepemilikan karebosi yang telah di kerjasamakan dengan menjaminkan  Sertifikat pada Lembaga Swasta yang bersifat Kapitalis. 

"Karebosi itu Fasilitas Publik yang tidak boleh menjadi milik Privat, dengan Penerbitan Sertifikat maka sifat Publik yang dimilikinya berubah dan dapat disalahgunakan dan solusi terbaiknya kembalikan  Legalitas karebosi sebab kalau tidak ada uang untuk membangun Karebosi tidak perlu minjam uang ke Swasta serta kedepannya kalau tidak ada kontrol khususnya pembayaran hutang bisa-bisa Karebosi di lelang dan menjadi hak Privat buat yang memberikan pinjaman, "jelas Isra yang juga seorang pengacara ini. 

Dengan terbitnya Sertifikat Lapangan Karebosi tersebut, sambung Isra, berbagai oknum bisa saja tutup mata dan telinga serta ironisnya lagi mereka sebaliknya akan berlomba-lomba mencari keuntungan dalam permasalahan ini, "tegasnya. 

Isu yang beredar, jika itu dilakukan diduga untuk persiapan Pilkada Gubernur Sulsel 2024 mendatang serta perlindungan Kasus yang menjerat Pemerintah Kota Makassar saat ini. 

Dimana Kasus Pemerintah Kota Makassar tersebut sepertinya mengambang tidak ada kejelasan status penjelasannya dan masyarakat Kota Makassar ramai memperbincangkan di setiap Warkop di Kota Makassar. (Tim Investigasi PANI)

Share this post