PPDB SMKN 1 Makassar Dituding Tak Adil: Nilai Tinggi Ditolak, Orang Tua Tuntut Jawaban

Makassar, Sulawesi bersatu.com — Tangis dan kecewa mewarnai hari-hari orang tua siswa di Makassar dan sekitarnya. Mereka datang dengan harapan besar, namun pulang dengan hati hancur. Anak-anak dengan nilai tinggi justru gagal diterima di SMKN 1 Makassar, salah satu sekolah favorit di Sulawesi Selatan. Muncul dugaan bahwa proses penerimaan siswa baru tidak transparan dan sarat pilih kasih. 

“Anak saya nilainya 92, tapi tidak diterima. Kami sudah siap bersaing secara sehat. Tapi kok justru yang nilainya lebih rendah bisa lolos?” tanya Wali murid dari Maros, kecewa berat.

SMKN 1 Makassar dikenal sebagai sekolah kejuruan unggulan, dengan pendaftar dari berbagai daerah bahkan luar Sulawesi Selatan. Tapi kepopulerannya kini dibayangi isu ketidakadilan.

Para orang tua menduga adanya perlakuan istimewa terhadap peserta tertentu. Bahkan, sejumlah nama yang diterima disebut tidak jelas jalur penerimaannya. Kecurigaan publik pun meluas, apakah proses ini benar-benar murni, atau ada permainan di balik layar?

Menanggapi polemik ini, Kepala SMKN 1 Makassar, Drs. Harpansa, menegaskan bahwa semua proses PPDB berjalan sesuai prosedur. “Peminat sangat banyak, dari berbagai daerah. Tapi kami hanya bisa menerima sesuai kuota. Semua jalur seperti zonasi, prestasi, dan afirmasi sudah kami jalankan sesuai aturan,” katanya saat dikonfirmasi pada Senin (16/6).

Namun, banyak orang tua tidak puas. Mereka menuntut transparansi penuh, termasuk data lengkap seluruh peserta dan dasar penilaiannya.

Keresahan tak hanya berhenti di gerbang sekolah. Media sosial mulai dipenuhi protes dari para orang tua. Tagar seperti #PPDBAdil dan #TransparansiSMKN1 mulai bermunculan. Beberapa bahkan berniat mengadu ke Dinas Pendidikan dan Ombudsman. 

“Ini bukan soal diterima atau tidak. Ini soal kepercayaan pada dunia pendidikan. Jangan main-main dengan masa depan anak-anak kami.” tegas Orang tua siswa dari Takalar.

Publik kini mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk turun langsung mengaudit proses PPDB di SMKN 1 Makassar. Jika tidak ada pelanggaran, masyarakat ingin bukti. Jika ada yang salah, mereka minta sanksi tegas.

Pendidikan adalah hak, bukan hak istimewa. Jika sekolah negeri saja tidak adil, lalu ke mana rakyat kecil harus berharap? (TIM)

Share this post