"Jeritan Anak Negeri di Gerbang Balai Kota: Ribuan Siswa Tertendang dari Sekolah Negeri, SPMB 2025 Diduga Sarat Ketidakadilan!"

Makassar, Sulawesibersatu.com — Jeritan keadilan menggema dari halaman Balai Kota Makassar siang ini. Puluhan calon siswa dan anggota Laskar Merah Putih (LMP) datang dengan satu tuntutan yang sederhana namun mengguncang nurani yaitu anak miskin juga berhak sekolah!

Di bawah terik matahari dan pengawalan ketat, massa aksi yang dipimpin Ketua LMP Sulsel, Taufik Hidayat bersama tokoh nasional LMP H. Adek Erfil Manurung, SH, memadati kantor Wali Kota. Mereka menuntut keadilan dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 yang dinilai cacat secara sistemik dan penuh diskriminasi. “Anak-anak dari keluarga tak mampu ditolak mentah-mentah, padahal rumah mereka hanya sepelemparan batu dari sekolah. Ini bukan sekadar seleksi, ini penindasan!” teriak Taufik lantang.

Fakta yang mengejutkan yaitu banyak anak miskin tidak terdaftar dalam sistem bantuan sosial, sehingga otomatis kehilangan kuota afirmasi, Siswa dari keluarga kaya disebut mendapat “jalur khusus tak kasat mata”, Koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial dinilai bobrok dan ceroboh serta tidak hanya soal teknis, massa menduga ada manipulasi data dan permainan dalam proses seleksi. Tudingan ini diperkuat oleh temuan lapangan yang menunjukkan ketimpangan mencolok antara siswa dari keluarga mampu dan tidak mampu.

Tuntutan Rakyat yakni Copot Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid SMP, Audit total proses SPMB 2025, Transparansi penuh seluruh data dan sistem zonasi, serta Perlindungan hukum terhadap hak pendidikan anak dari keluarga miskin.

Ketua Gerakan Mahasiswa LMP, Aru, menegaskan bahwa aksi ini adalah sinyal darurat untuk masa depan pendidikan di Makassar. “Kalau pendidikan hanya untuk yang kaya, lalu di mana keadilan sosial itu berdiri? Ini bukan hanya tentang sekolah, ini soal masa depan bangsa!”

Aksi ini juga mengungkap potensi pelanggaran terhadap Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2025, yang seharusnya menjamin keadilan dan transparansi dalam penerimaan siswa baru. Hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun tanggapan resmi dari Dinas Pendidikan Kota Makassar. Suara rakyat hari ini seolah menggema di ruang kosong.

Namun, yang jelas, aksi ini telah membuka mata yaitu sistem pendidikan kita sedang tidak baik-baik saja. Pendidikan adalah hak, bukan privilese. Saat anak-anak miskin tak bisa lagi masuk sekolah negeri, kita perlu bertanya siapa yang sesungguhnya sedang gagal? (TIM)

Share this post