Muscab APDESI Selayar Diwarnai Skandal Prosedural: Palu Diketuk, Aturan Dilanggar?

Selayar Sulsel, Sulawesibersatu.com — Musyawarah Cabang (Muscab) ke-3 APDESI Kabupaten Kepulauan Selayar yang semestinya menjadi ajang demokrasi dan konsolidasi pemerintah desa, justru berubah menjadi ajang penuh tanda tanya. Dilangsungkan pada Senin, 30 Juni 2025, Muscab ini kini menuai kritik tajam dan bahkan disebut “cacat prosedur” oleh sejumlah pemerhati. Ironisnya, forum penting yang dihadiri oleh puluhan kepala desa dan Ketua DPD APDESI Sulsel, Sri Rahayu Usmi, dinilai jauh dari prinsip keterbukaan dan mekanisme organisasi yang sah.

Salah satu kejanggalan paling mencolok adalah tidak adanya pleno kedua, yang seharusnya menjadi jantung dari Muscab. Dalam pleno inilah seharusnya dibentuk komisi penyusun AD/ART, program kerja organisasi, hingga penetapan kepengurusan baru secara demokratis. Tapi faktanya, tahapan ini dihilangkan begitu saja. “Pleno kedua itu bukan kosmetik. Itu proses inti. Tanpa itu, keputusan organisasi jadi rapuh dan tidak sah,” tegas Andi, seorang pemerhati pembangunan desa Selayar, dalam keterangannya kepada media.

Lebih jauh lagi, proses penetapan Ketua DPC APDESI terpilih dilakukan secara mengejutkan. Bukan oleh forum, tapi langsung oleh Ketua DPD APDESI Sulsel, Sri Rahayu Usmi, yang mengetuk palu penetapan di tengah minimnya transparansi dan musyawarah. “Apa dasarnya? Di mana prosesnya? Ini preseden buruk bagi organisasi sebesar APDESI,” lanjut Andi.

Tanpa AD/ART yang dibahas dan disepakati, arah organisasi dipertanyakan. Kondisi ini, menurut para pemerhati, berpotensi memicu konflik internal, saling klaim kewenangan, hingga kebijakan yang tidak konsisten. Sebuah situasi yang rawan disalahgunakan. “Bayangkan organisasi sebesar APDESI berjalan tanpa pedoman. Itu seperti mobil tanpa rem dan kemudi. Kalau dibiarkan, tinggal tunggu waktu untuk tabrakan besar,” ucap Andi.

Melihat banyaknya kejanggalan, kini desakan untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Muscab ke-3 APDESI Selayar semakin keras disuarakan. Evaluasi ini dinilai penting bukan hanya untuk membenahi hasil Muscab, tetapi juga menjaga marwah dan kredibilitas APDESI secara nasional. “Kami tidak bicara soal siapa menang atau kalah. Ini soal etika, hukum, dan arah organisasi. APDESI harus menjadi contoh, bukan cermin buram,” tutup Andi. (TIM)

Share this post