Rp15 Miliar Anggaran Makan dan Minum Jeneponto: Bisnis Gelap di Balik Dapur Pemerintah?
Jeneponto Sulsel, Sulawesibersatu.com — Anggaran makan dan minum Pemerintah Kabupaten Jeneponto tahun 2024 tembus hingga Rp15,6 miliar. Angka fantastis ini bukan hanya bikin geleng kepala, tapi juga membuka tabir gelap praktik dugaan korupsi yang merajalela di balik meja rapat dan jamuan resmi. Tidak cuma sekadar hidangan dan kopi panas, dana yang mestinya untuk operasional ini justru diduga jadi ladang bisnis rahasia para oknum pejabat nakal yang mengambil keuntungan pribadi.
Dari Rp410 miliar total belanja barang dan jasa, dana untuk makan dan minum naik 14% dari tahun lalu. Rinciannya yakni Rp6,5 miliar untuk rapat, Rp6,7 miliar untuk jamuan tamu, dan sisanya untuk kesehatan serta kegiatan lapangan. Tapi siapa sangka, di balik angka itu, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menguak sejumlah kejanggalan yang membuat bulu kuduk merinding.
BPK mencatat temuan nyata yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan overpayment Rp16,9 juta, serta BPBD dan Kesbangpol juga punya laporan tak bisa diyakini senilai total Rp12,7 juta. Meski nominal ini relatif kecil, temuan tersebut merupakan “lubang” yang menganga dan kemungkinan besar hanya puncak gunung es.
Sumber rahasia mengungkap, ada pejabat yang memanfaatkan jabatannya dengan memasok konsumsi sendiri. Praktik kotor ini mengubah anggaran makan minum jadi mesin penghisap uang negara. “Bukan hanya laporan, pelaksanaannya juga penuh rekayasa. Pejabat malah jadi supplier makan minumnya,” kata sumber yang tak ingin disebut.
Ketika dikonfirmasi, Sekretaris Daerah Jeneponto, Arifin Nur, tak dapat ditemui dan hanya membalas pesan dengan alasan sakit. Sementara itu, Kabag Keuangan mengaku hanya meneruskan anggaran berdasarkan usulan SKPD dan tidak berwenang mengawasi pelaksanaan di lapangan. Kasus ini bukan sekadar soal makan minum biasa, melainkan potret nyata bagaimana dana publik bisa diselewengkan menjadi bisnis pribadi. Anggaran yang mestinya untuk rakyat, malah menjadi santapan segelintir orang.
Jika dibiarkan, praktik ini akan makin parah dan merugikan negara. Aparat penegak hukum wajib melakukan audit mendalam dan mengusut tuntas siapa saja aktor di balik skandal anggaran makan minum ini. Rakyat Jeneponto pantas mendapat jawaban. Jangan biarkan anggaran untuk makan dan minum berubah jadi makan uang rakyat. (TIM)
0 Response to "Rp15 Miliar Anggaran Makan dan Minum Jeneponto: Bisnis Gelap di Balik Dapur Pemerintah?"
Posting Komentar