“Semua Terpantau, Tapi Tak Ada Tindakan!”, Skandal BBM Subsidi di Kalbar Diduga Dibiarkan Pertamina
Pontianak Kalbar, Sulawesibersatu.com – Di tengah mahalnya harga hidup dan antrean panjang rakyat kecil demi sejerigen solar subsidi, praktik nakal di SPBU Kalimantan Barat justru berjalan mulus, seperti tanpa dosa. Yang mengejutkan, semua aktivitas itu terpantau langsung oleh Pertamina. Tapi tak satu pun tindakan nyata dilakukan. Pertanyaannya yaitu Pertamina benar-benar tidak tahu, atau sengaja membiarkan?
Dalam pernyataan yang mengejutkan, Budi, pegawai Ritail Pertamina Pontianak, mengakui bahwa seluruh SPBU di Kalbar terpantau 24 jam penuh melalui sistem digital. “Kami tahu SPBU mana yang buka jam berapa, tutup jam berapa. CCTV semua terkoneksi ke kami.”
Namun ironisnya, pelanggaran tetap terjadi tiap hari. Antrean jeriken tak berujung, SPBU buka-tutup seenaknya, dan BBM subsidi mengalir entah ke mana, semuanya seolah-olah luput dari pengawasan. Padahal mata Pertamina ada di mana-mana.
Saat awak media mencoba mengonfirmasi ke kantor Pertamina Pontianak, petugas keamanan malah menghadang. Tak boleh bertemu pimpinan, dan diarahkan untuk lapor lewat telepon.
Saat ditanya soal dugaan pelanggaran, Humas Pertamina malah melempar tanggung jawab. Dari Depot ke Call Center 123 dan akhirnya dikatakan “bukan wewenang Pertamina Pontianak.” Sebuah pola yang membuat publik menduga yakni ada skenario untuk menghindari transparansi.
Lebih mengejutkan, antrean jeriken dan drum di SPBU disebut sah asalkan dibekali surat dari desa atau pemda. Bahkan disebut-sebut bisa juga dengan surat dari BPH Migas. Apa ini artinya mafia BBM bisa beroperasi legal hanya bermodal cap desa? Dan siapa yang mengawasi ke mana BBM itu benar-benar mengalir?
Pertamina selama ini menyebut pengawasan sudah digital dan real-time. Tapi kenyataannya, pelanggaran justru semakin rapi, semakin berani. Maka publik pun tak bisa lagi diam. “Jika semua SPBU sudah terpantau, tapi mafia masih bebas, ini bukan soal kelalaian. Ini soal pembiaran sistemik. Atau lebih parah yaitu keterlibatan oknum di dalam.”
Desakan kini datang dari berbagai arah yaitu Audit total distribusi BBM subsidi Kalbar, Buka akses publik terhadap data CCTV dan SPBU pelanggar, BPH Migas dan Ombudsman RI harus turun langsung ke lapangan serta Hukum tegas untuk SPBU dan oknum dalam Pertamina yang terlibat.
Saat rakyat antre solar untuk bertani dan melaut, ketika nelayan tak bisa melaut karena tak dapat jatah BBM subsidi, saat itu pula jeriken-jeriken mafia melaju tanpa hambatan. Jika Pertamina tidak segera bertindak, maka publik berhak percaya bahwa Mafia BBM bukan musuh Pertamina. Tapi mungkin, justru kawan sepermainan. Liputan ini adalah peringatan keras. Rakyat tidak buta. Dan suara mereka tidak bisa lagi dibungkam dengan call center. (TIM)
0 Response to " “Semua Terpantau, Tapi Tak Ada Tindakan!”, Skandal BBM Subsidi di Kalbar Diduga Dibiarkan Pertamina"
Posting Komentar