Skandal Sekda Kutim: Kerja Hilang, Dugem Jalan, Uang Miliaran Raib, Hukum Diam!

Kutai Timur Kaltim, Sulawesibersatu.com - Pejabat nomor dua di Kutim bak hantu, hilang di kantor, muncul di dunia malam. Di balik itu, ada jejak uang miliaran dan dugaan lobi hukum pakai mobil mewah. Sang Sekda hilang. Bukan diculik, bukan sakit. Tapi membolos, tanpa alasan, berhari-hari, hingga tak muncul dalam rapat penting daerah. Padahal, Rizali Hadi adalah Sekretaris Daerah Kutai Timur, tangan kanan bupati, penggerak roda birokrasi.

Tapi publik dibuat murka. Foto-foto Rizali viral di media sosial, menampilkan dirinya asyik di klub malam, ditemani seorang perempuan. Saat rakyat mencari pemimpinnya, sang pemimpin malah "liburan gaya". “Kalau dia cuti, di mana suratnya? Kalau sakit, kenapa bisa dugem?” terang Seorang pejabat yang enggan disebut nama.

Masalah Rizali bukan cuma soal absen. Ia disebut-sebut pernah tersenggol dalam kasus "honor siluman" senilai Rp16,2 miliar yang ditemukan oleh audit resmi BPK pada 2022. Honor itu diduga dibagikan di dua instansi, BPKAD dan Sekretariat Daerah Kutim. Komite Transparansi Pembangunan (KTP) Pusat sudah melaporkan ini ke Kejati Kalimantan Timur (Kaltim) sejak 2023. Tapi sampai sekarang?

KTP menduga ada upaya menghambat hukum. Rizali Hadi, lewat Kabag Hukum Pemkab, disebut-sebut melobi aparat kejaksaan, bahkan menawarkan mobil mewah Toyota Alphard sebagai ‘hadiah diam’. “Kami punya informasi dari intelijen. Bila benar, ini bukan sekadar kasus korupsi. Ini sudah masuk wilayah perusakan sistem hukum,” ungkap Ketua KTP, Denny Ruslan.

Ketidakhadiran Rizali bukan rahasia lagi. Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menyebut absensi Rizali sebagai pengabaian terang-terangan terhadap tugas negara. Tidak hadir dalam rapat anggaran, sidang strategis, bahkan tak terlihat di ruang kerja saat jam kantor.

Menurut PP Nomor 94 Tahun 2021, PNS yang membolos tanpa alasan bisa dipecat. Dan jika dibiarkan, Bupati sebagai atasan langsung bisa kena sanksi oleh Menteri Dalam Negeri. “Kita bukan bicara soal satu orang. Kita bicara tentang matinya disiplin di tubuh birokrasi,” ujar Direktur IDR, Fathorrahman Fadli.

Bupati Kutim kini berada di titik genting sejarah kepemimpinannya. Ia bisa yakni menindak tegas Rizali Hadi, memulihkan wibawa dan disiplin birokrasi, atau membiarkan pembusukan ini berjalan, dan ikut terseret dalam arus ketidakpercayaan publik. “Jika Bupati diam, bukan hanya Sekda yang tercoreng. Pemerintah Kutim secara keseluruhan akan dianggap tidak layak dipercaya,” jelas Analis Kebijakan Publik.

Bolos kerja, dugaan suap, uang hilang, malam panjang di klub... Ini bukan cerita fiksi. Ini wajah nyata birokrasi kita hari ini. Apakah keadilan akan bergerak? Ataukah kita kembali menyaksikan episode lama yaitu skandal dibiarkan, pelaku disanjung, dan hukum tertidur? (TIM)

Share this post