"Heboh! Menteri ATR Bilang Tanah Rakyat Milik Negara, Rakyat Geram, Nusron Akhirnya Minta Maaf!"

Jakarta, Sulawesibersatu.com — Indonesia dibuat geger. Sebuah pernyataan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menggelegar di ruang publik dan langsung jadi sorotan tajam. Dalam sebuah forum, Nusron menyebut. “Seluruh tanah rakyat adalah milik negara.”

Ucapan itu viral secepat kilat, memicu kecaman dari berbagai penjuru. Warganet murka. Petani resah. Aktivis agraria bereaksi keras. Bahkan, tak sedikit yang menyebut pernyataan itu sebagai ancaman terhadap hak milik rakyat atas tanah sesuatu yang sangat sakral di negeri agraris ini.

Menyadari amarah yang membuncah, Nusron akhirnya angkat suara dan meminta maaf secara terbuka dalam konferensi pers di Kantor ATR/BPN, Jakarta, Selasa (12/7/2025). "Saya mohon maaf. Itu candaan yang tidak layak disampaikan oleh pejabat publik. Saya akui, saya salah," ujar Nusron dengan nada serius.

Ia menegaskan bahwa maksud ucapannya merujuk pada Pasal 33 UUD 1945, di mana negara menguasai sumber daya untuk kemakmuran rakyat. Tapi ia juga mengakui bahwa cara menyampaikan yang salah membuat makna kalimat itu jadi blunder besar.

Dalam klarifikasinya, Nusron memperjelas bahwa kebijakan penertiban tanah hanya berlaku untuk yakni Tanah HGU dan HGB milik korporasi yang dibiarkan mangkrak serta Lahan jutaan hektare yang tidak dimanfaatkan bertahun-tahun.

Sementara tanah milik rakyat dijamin aman, termasuk diantaranya Sawah produktif, Pekarangan rumah, Tanah warisan serta Tanah bersertifikat SHM dan Hak Pakai. “Tidak ada satu jengkal pun tanah rakyat yang akan kami ganggu. Jangan termakan hoaks. Ini bukan pembatalan hak rakyat, ini penertiban untuk keadilan,” tegas Nusron.

Pasca pernyataan viral itu, media sosial dipenuhi gelombang protes yaitu “Negara bukan tuan tanah!”, “Tanahku hasil keringat, bukan pemberian negara!”, “Petani jangan disamakan dengan konglomerat pemilik HGU!”, serta Tagar #TanahKamiHakKami dan #TanahRakyatBukanMilikNegara memuncaki trending topics nasional.

Meski permintaan maaf sudah dilayangkan, kepercayaan publik terlanjur goyah. Kini, masyarakat menunggu bukti: apakah benar kebijakan ini berpihak pada rakyat kecil, atau hanya basa-basi demi meredakan kemarahan sementara?

Di negeri tempat tanah adalah sumber hidup, satu kalimat bisa mengguncang fondasi kepercayaan. Pejabat boleh bercanda, tapi rakyat tak bisa main-main soal tanah. Karena bagi mereka, tanah bukan sekadar lahan, itu harga diri, warisan, dan masa depan. (AN/ZA)

Share this post