"Sekolah di Atas Pasir, Dana Lenyap di Laut": Skandal PKBM Jeneponto, Ketika Rekreasi Disulap Jadi Pendidikan

Jeneponto, Sulawesibersatu.com — Ada yang busuk di balik bendera pendidikan. Dua lembaga pendidikan nonformal di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, diduga telah mengubah misi suci pendidikan menjadi mesin rekayasa anggaran. Label “PKBM Berprestasi” ternyata hanyalah kedok dari apa yang tampak seperti rekayasa sistematis untuk meraup dana BOSP bantuan negara untuk pendidikan masyarakat putus sekolah.

Yang dilakukan bukan lagi sekadar pelanggaran administratif. Ini adalah permainan yang dirancang, disepakati, dan dijalankan bersama oleh mereka yang seharusnya membawa cahaya ke ruang-ruang belajar. Adalah PKBM Bukit Cemara dan PKBM Baji Pa’mae yang kini menjadi pusat badai. Keduanya tercatat menerima dana BOSP Kinerja dari Kemendikbudristek tahun anggaran 2024–2025 karena dianggap berhasil meningkatkan hasil ANBK hingga 15%. Tapi apa yang terjadi setelah dana cair?

Kedua PKBM ini menggabungkan dana mereka dan menggelar pelatihan Tumor bukan di sekolah, bukan di aula, tapi di pantai wisata Bira, Bulukumba di luar kabupaten, di luar jalur juknis, dan di luar akal sehat. “Kegiatan ini tidak sah. Setiap PKBM harus punya pelatihan masing-masing. Ini rekayasa,” tegas Ilyas, S.Pd, tim verifikasi dari Dinas Pendidikan.

Kegiatan itu juga melibatkan Tutor dari PKBM lain, dan disebut lebih mirip outing massal daripada pelatihan pendidikan. Ironis? Tentu. Tapi lebih dari itu yakni ini adalah penggelapan terstruktur berkedok pengembangan kualitas pendidikan. Dokumen pertanggungjawaban kegiatan alias SPJ tetap diterima oleh Dinas Pendidikan. Padahal PPTK yang seharusnya memverifikasi tidak dilibatkan sama sekali.

Kepala Bidang PAUD, Hj. Nurhayati, menyebut hanya menunjuk dua orang untuk mengurus seluruh PKBM di Jeneponto. Anggaran besar, pengawasan minim. Sebuah skenario yang terlalu ideal untuk korupsi. Sementara itu, kantor PKBM Baji Pa’mae di Desa Bangkala Loe nyaris ambruk. Tidak ada sarana, tidak ada komputer, tidak ada suasana belajar. Tapi data di pusat mencatat yaitu ratusan siswa, peningkatan mutu, prestasi, dan akreditasi B.

Bukan hanya dana BOSP Reguler yang mengalir. PKBM ini juga diguyur BOSP Kinerja atas pencapaian yang kini diragukan validitasnya. Lebih buruk lagi, dugaan praktik joki muncul dalam pelaksanaan ANBK. Di PKBM Julu Atia dan Harapan Bunda, peserta ujian diduga bukan siswa kesetaraan asli, melainkan siswa aktif dari sekolah formal di bawah Kemenag. Bahkan ada dugaan Tutor sendiri yang menjadi joki sebuah pelanggaran moral dan hukum dalam satu paket.

Tujuannya jelas yakni naikkan nilai, dapat dana, Kegiatan pelatihan rekayasa di pantai, gedung bobrok tapi dapat akreditasi, joki ANBK, SPJ yang tetap diterima, hingga tidak adanya verifikasi dari PPTK semua ini menandakan sebuah sistem yang bukan hanya lalai, tapi diduga ikut terlibat. “Kalau tidak tahu menahu, kenapa SPJ-nya tetap diterima? Ini bukan kelalaian, ini pembiaran,” ujar salah satu pengawas internal yang enggan disebutkan namanya.

Uang negara mengalir, tapi siapa yang menikmati? Berikut rincian dana BOSP tahun 2024–2025 yang diduga terlibat dalam penyimpangan yaitu total kerugian negara ditaksir mendekati 1 miliar rupiah. LSM Lanskar Anti Korupsi (LAKI) menyatakan telah turun tangan. Wakil DPC-nya, Arifin Beta, menyebut kasus ini sebagai "skandal pendidikan yang terstruktur". “Kami sedang kumpulkan data tambahan. Ini bukan kasus biasa. Ini korupsi di balik bendera pendidikan,” katanya, penuh tekanan.

Ketika dana pendidikan dipakai untuk rekreasi, ketika nilai ANBK dimanipulasi dengan joki, ketika gedung bobrok diberi akreditasi, dan ketika SPJ palsu lolos tanpa verifikasi, maka kita harus bertanya yakni apakah ini sistem pendidikan, atau skema korupsi berjamaah yang disahkan diam-diam? Jika negara tidak segera bertindak, maka setiap rupiah yang digelontorkan untuk pendidikan bukan investasi masa depan, tapi sumbangan sukarela untuk kemunafikan. (TIM)

Share this post