Di Balik Uji Calon Hakim Agung: Sorotan Tajam Legislator Demokrat dan Masa Depan Keadilan Digital

Jakarta, Sulawesibersatu.com — Ruang rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan terasa berbeda hari ini. Uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM mencapai babak akhir. Namun, bukan hanya nama-nama besar yang menjadi sorotan salah satu legislator muda justru tampil mencolok dengan pertanyaan-pertanyaan yang tajam dan tak biasa. Dialah Andi Muzakkir Aqil, anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, yang sejak awal sesi aktif melempar isu-isu strategis yang menyentuh jantung persoalan hukum modern.

Saat calon hakim Suradi memaparkan visinya, Andi langsung menyambar dengan isu krusial yakni kejahatan digital yang kian marak namun belum mampu ditangani secara optimal oleh sistem hukum nasional. “Percepatan laju teknologi informasi melahirkan modus kejahatan baru yang terkadang sulit dijawab melalui instrumen hukum konvensional,” ujar Andi, dengan nada penuh tekanan.

Menurutnya, menjadi Hakim Agung hari ini bukan lagi sekadar menafsirkan pasal demi pasal, tetapi juga merawat relevansi hukum di tengah gempuran disrupsi teknologi, mulai dari serangan siber, penipuan digital, hingga manipulasi keuangan berbasis AI dan blockchain. “Tugas hakim kini jauh lebih kompleks. Ia harus mampu menjembatani kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara bersamaan,” tambahnya.

Namun Andi tidak hanya berbicara teknologi. Di hadapan calon hakim Agus Budianto, ia mengangkat soal paradoks Hak Asasi Manusia isu klasik yang seringkali terjebak dalam formalitas. “Di atas kertas, konsep HAM terlihat sederhana. Tapi dalam praktik yudisial, seringkali kompleks dan jauh dari rasa keadilan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menguji komitmen moral para calon. Andi secara blak-blakan menanyakan sikap mereka bila harus menangani pelanggaran etik yang dilakukan kolega atau bahkan mantan atasan. Pertanyaan ini memancing atmosfer ruang sidang yang lebih tegang dan lebih jujur.

Dalam sesi dengan calon hakim Lailatul Arofah, giliran isu hukum adat yang menjadi sorotan. Andi menekankan pentingnya menempatkan hukum adat secara proporsional agar tidak berbenturan dengan nilai-nilai Islam dan konstitusi Indonesia. “Kita bangsa besar dengan warisan hukum yang beragam. Tapi keadilan tak boleh jadi korban hanya karena benturan tafsir,” ujarnya.

Total 13 calon telah mengikuti uji kelayakan selama beberapa hari terakhir. Hari ini, empat calon terakhir menjalani sesi penutup. Komisi III dijadwalkan menggelar rapat pleno penetapan calon pada Selasa, 16 September 2025, pukul 09.00 WIB. “Rapat kita lanjutkan besok pagi untuk pemilihan dan penetapan,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, menutup rapat.

Dengan uji kelayakan resmi ditutup, publik kini menanti keputusan akhir Komisi III. Siapa yang akan dipercaya untuk duduk di kursi tinggi Mahkamah Agung sebagai penjaga hukum yang tak hanya tajam secara intelektual, tetapi juga tangguh secara moral?

Karena di tengah derasnya arus zaman, kita tak hanya butuh hakim yang menguasai pasal. Kita butuh penjaga nurani hukum yang berani berdiri di garis depan perubahan dan memastikan hukum tetap hidup, adil, serta berpihak pada rakyat. (AN/ZA)

Share this post