Skandal Pendidikan Sulsel 2025: "Anak Kita Dikorbankan, Sekolahnya Hantu, Anggarannya Nyata!"

Makassar, Sulawesibersatu.com – Apa jadinya ketika pendidikan tak lagi menjadi hak rakyat, melainkan ladang proyek? Apa jadinya jika anak-anak bukan lagi murid yang harus dilindungi, tapi komoditas dalam permainan data dan anggaran? Inilah yang diduga terjadi di Sulawesi Selatan yakni anak-anak dijadikan alat dagang, data siswa dimanipulasi, dan sekolah fiktif diciptakan demi satu hal proyek pembangunan.

Senin (15/9), ratusan warga dari Aliansi Masyarakat BTP (Bumi Tamalanrea Permai) kembali turun ke jalan. Teriakan mereka bukan sekadar protes. Itu teriakan perlawanan terhadap sistem pendidikan yang busuk dari akar hingga kepala. Puluhan siswa yang sebelumnya diterima sah di SMA Negeri 21 Makassar, tiba-tiba dipindahkan sepihak ke sekolah lain, termasuk yaitu SMA Negeri 18 Makassar, SMA Negeri 24 Makassar dan yang paling mengerikan yakni SMA Negeri 25 Makassar, sekolah yang bahkan belum ada gedungnya.

Ya, anak-anak dipindahkan ke sekolah yang belum ada! Tidak ada ruang kelas. Tidak ada guru. Tidak ada papan nama. Hanya ada satu hal yaitu Data. Dan di balik data itu dugaan kuat proyek anggaran besar sedang disiapkan. “Mereka ingin bikin gedung sekolah. Tapi duluan datanya, muridnya dikirim ke tempat kosong. Ini jelas skenario! Mau pakai siswa kita sebagai tiket proyek?! Kami tidak terima!” teriak Andi Rahmat, Jenderal Lapangan Aksi.

Pusat dari skandal ini adalah surat resmi Dinas Pendidikan Sulsel ke Kementerian Pendidikan, bernomor 400.3.8/8904/DISDIK, tertanggal 5 Juli 2025. Isinya yakni permohonan penambahan kuota siswa baru. Namun hingga kini, publik tidak pernah tahu apakah Kementerian sudah menjawab atau belum dan yang lebih buruk lagi yaitu Dinas Pendidikan memilih diam. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada transparansi. Seolah-olah anak-anak bisa diperlakukan seperti barang dikirim ke mana saja tanpa suara.

Masyarakat mencium bau busuk yakni Data siswa dipindah ke sekolah yang belum ada, Dinas kemudian bisa klaim. "kami kekurangan gedung!", Lalu datang proyek pembangunan sekolah, serta Anggaran digelontorkan entah ke mana. Apakah ini yang disebut pembangunan? Atau perampokan berjubah pendidikan? “Anak-anak dijadikan dalih untuk menyedot dana pembangunan. Kalau ini benar, ini bukan lagi salah urus ini kejahatan publik,” ujar salah satu pengamat pendidikan dari UNM

Tiga dosa yang tak terampuni yaitu Pertama Menginjak Hak Siswa, Anak yang diterima sah di sekolah favorit malah dibuang ke sekolah fiktif. Kedua Mempermainkan Orang Tua, Keputusan diambil diam-diam. Tak ada sosialisasi. Tak ada ruang dialog. Seolah orang tua tak berhak tahu nasib anaknya. Dan Ketiga Mempermainkan Data untuk Anggaran, Dugaan kuat yakni pemindahan siswa adalah cara membuka jalan proyek pembangunan. Bukan karena kebutuhan, tapi karena ada anggaran! “Mereka pikir anak-anak kita bisa dipindahkan seenaknya demi uang. Tapi mereka lupa yaitu yang kalian ganggu bukan data tapi masa depan generasi kami!” Aliansi Masyarakat BTP bersumpah akan kembali turun dengan kekuatan lebih besar jika Dinas Pendidikan masih bermain api.

Apakah 1 murid setara dengan sekian juta rupiah anggaran pembangunan? Apakah hak belajar bisa dibarter demi proyek sekolah baru? Dan apakah yang kita lihat sekarang adalah bentuk baru perdagangan data siswa demi proyek bodong? Rakyat menuntut yakni Buka isi surat balasan dari Kementerian sekarang juga, Hentikan manipulasi data siswa segera, Bongkar semua rencana proyek sekolah baru yang memakai data fiktif, serta Seret oknum yang bermain hingga ke meja hijau!

Kata terakhir dari jalanan. “Kalau kalian masih bungkam, maka kalian sudah mengaku. Dan kami tak akan diam. Ini bukan soal kuota. Ini soal anak-anak kami serta kami akan melawan sampai titik terakhir!” Sampai kapan anak-anak akan dijadikan alat? Sampai kapan sekolah jadi proyek? Dan sampai kapan pendidikan dijadikan dagangan busuk? Kami tidak akan berhenti bertanya serta rakyat tidak akan berhenti melawan. (TIM)

Share this post