Jejak Panjang Dugaan Korupsi Proyek Digitalisasi SPBU: Nama Bupati Takalar Muncul, KPK Mulai Bergerak!
Takalar Sulsel, Sulawesibersatu.com – Proyek digitalisasi ribuan SPBU yang digembar-gemborkan sebagai revolusi energi nasional, kini berubah jadi sumber kegelisahan publik. Di balik sistem canggih dan jargon transparansi distribusi BBM, terselip jejak-jejak kebocoran uang negara yang mulai mengarah ke tokoh-tokoh strategis salah satunya yaitu Bupati Takalar, Firdaus Daeng Manye. Skandal ini berawal dari proyek digitalisasi SPBU Pertamina, proyek raksasa bernilai puluhan triliun rupiah, melibatkan 5.518 SPBU, 75.000 nozzle, serta sistem pemantauan near real-time berbasis data center nasional. Proyek ini dikerjakan oleh PT Telkom dan anak usahanya, PT PINS.
Namun, proyek ambisius itu kini menjadi ladang dugaan korupsi sistemik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) sejak September 2024. Tapi publik baru mulai gempar ketika pemanggilan saksi dimulai awal tahun 2025, dan yang paling mengejutkan yakni Bupati Takalar ikut dipanggil pada 5 Agustus 2025. Firdaus Daeng Manye bukan tokoh baru dalam proyek ini. Sebelum menjadi Bupati Takalar, ia menjabat sebagai Direktur Utama PT PINS, perusahaan yang bertanggung jawab langsung atas infrastruktur proyek digitalisasi SPBU. “Kami menduga ada transaksi gelap, manipulasi pengadaan, dan markup dalam proyek ini,” ujar sumber internal KPK yang meminta anonimitas. “Pemanggilan Firdaus bukan tanpa alasan. Kita sedang menggali lebih dalam.”
Publik Takalar pun langsung geger. Di tengah tahun politik, pemanggilan kepala daerah dalam kasus nasional seperti ini bisa mengguncang stabilitas elektoral dan kepercayaan rakyat. Tak tinggal diam, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takalar angkat suara. Aditya, Kabid PAO HMI Takalar, menyampaikan desakan keras kepada KPK. “Kami tidak ingin pemanggilan ini jadi misteri. Rakyat berhak tahu! KPK harus buka-bukaan! Ini bukan kasus sepele, ini menyangkut uang negara, kredibilitas pemimpin, dan masa depan daerah!” Aditya juga menyentil bahwa jika penyidikan ini digantung terlalu lama, asumsi publik akan makin liar. “Kami mendukung pemberantasan korupsi. Tapi kami juga ingin keadilan ditegakkan tanpa tebang pilih!” Ini bukan luka pertama. Pada 2023, skandal kilang dan minyak mentah mencoreng wajah Pertamina dengan kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun. Kini, ketika luka lama belum kering, proyek digitalisasi justru membuka babak baru potensi korupsi.
Apakah ada pola sistemik? Siapa saja aktor di balik layar proyek ini? Dan yang paling ditakuti publik yaitu apakah ini hanya puncak gunung es? Fakta-fakta mengejutkan yakni Sprindik diterbitkan pada September 2024, Pemanggilan saksi dimulai tanggal 20 Januari 2025, Bupati Takalar dipanggil KPK sejak 5 Agustus 2025, Firdaus sebelumnya menjabat Dirut PT PINS, Proyek mencakup sebanyak 5.518 SPBU, 75.000 nozzle, data center nasional, serta dugaan korupsi yaitu Mark-up, manipulasi pengadaan, potensi kolusi BUMN. Desakan terus mengalir. Di media sosial, tagar#UsutTuntasDigitalisasiSPBU mulai ramai. Rakyat meminta satu hal yaitu kejelasan. Proyek yang katanya untuk rakyat, jangan sampai malah menindas rakyat. “Kami tidak anti-teknologi. Tapi kalau teknologi dijadikan tameng korupsi, maka rakyat harus melawan!” tegas Aditya, HMI Takalar.
Skandal ini bukan hanya tentang nozzle dan server. Ini tentang bagaimana kekuasaan dan uang rakyat bisa diselewengkan lewat proyek digitalisasi yang tak transparan serta jika KPK sungguh serius, maka kebenaran harus segera dibuka seutuh-utuhnya. Pertanyaannya yakni akankah KPK berani membuka semuanya? Atau akankah Kasus ini menguap seperti yang sudah-sudah? Publik menanti. Sejarah sedang ditulis dan waktu terus berjalan. (TIM)
0 Response to "Jejak Panjang Dugaan Korupsi Proyek Digitalisasi SPBU: Nama Bupati Takalar Muncul, KPK Mulai Bergerak!"
Posting Komentar