Sungai Subali Tercemar Parah, Warga Air Upas Bangkit Melawan Tambang Bauksit

 

Ketapang Kalbar, Sulawesibersatu.com - Sungai Subali, yang selama ini menjadi urat nadi kehidupan warga Air Upas, kini berubah menjadi sumber penderitaan. Sejak 13 Oktober 2024, sungai itu tercemar parah. Airnya yang dulu jernih, kini keruh dan berbau. Warga tak lagi berani mandi, apalagi menggunakannya untuk minum. Lahan pertanian rusak. Sumber air bersih hilang. Hidup mereka porak-poranda. Warga menduga kuat biang keroknya adalah aktivitas tambang bauksit milik salah satu perusahaan yang beroperasi di wilayah SP 2 Hamparan 4, Site Air Upas. Meski sudah hampir setahun berlalu, tidak ada tanggung jawab, tidak ada solusi.

Puncaknya terjadi setelah mediasi antara warga dan perusahaan yang difasilitasi Polsub Sektor Air Upas pada 27 Februari 2025 gagal total. Alih-alih menjalin dialog, perusahaan justru mengirimkan surat kompensasi sepihak, tanpa melibatkan 11 warga terdampak. “Keputusan itu diambil sepihak, tanpa konfirmasi! Maka kami portal jalan sebagai bentuk perlawanan,” tegas Hendra Imanuel, tokoh masyarakat Air Upas, pada Rabu (3/8/2025).

Bukan hanya kehilangan mata pencaharian, warga juga dihadapkan pada risiko penyakit. Sungai Subali yang dulunya menjadi tempat mandi dan mencuci, kini menjadi sumber ketakutan. “Kami takut kena penyakit kulit. Airnya benar-benar kotor. DLH jangan tutup mata! Jangan anggap ini sepele!” seru Hendra.

Ia juga mendesak Bupati Ketapang Alexander Wilyo dan Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) untuk menegakkan aturan AMDAL dan SOP lingkungan perusahaan tambang. Warga pun mempertanyakan integritas DLH, setelah muncul dugaan kejanggalan dalam pengambilan sampel limbah pada 21 Mei 2025. Hingga awal September, hasil uji laboratorium pun belum diumumkan.

Kasus ini ikut disorot oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Mereka menilai perusahaan tambang bauksit tersebut bukan pemain baru dalam kerusakan lingkungan. “Rekam jejak mereka panjang, dari Kalimantan hingga Raja Ampat. Mereka berulang kali abai. Sudah sepatutnya diusir dari wilayah-wilayah yang mereka eksploitasi,” tegas JATAM.

Warga Air Upas menuntut yaitu Kompensasi yang layak, Pemulihan total ekosistem Sungai Subali, Transparansi dan akuntabilitas perusahaan, serta Penegakan hukum lingkungan oleh pemerintah daerah. Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan masih memilih bungkam, seolah pencemaran ini bukan bencana bagi ratusan kepala keluarga yang hidup di bantaran Sungai Subali. Sungai Subali telah bersuara lewat alirannya yang kini tercemar. Warga Air Upas pun telah bersuara lewat aksi dan tuntutan. Pertanyaannya yakni apakah pemerintah dan perusahaan akan terus memilih diam? (TIM)

Share this post