Skandal Irigasi Rp29,8 Miliar: Pasir Ilegal, Korupsi Terang-Terangan, dan Pejabat yang Diam Seperti Setan Bisu

Makassar, Sulawesibersatu.com — Di balik janji pembangunan yang digembar-gemborkan pemerintah, sebuah proyek irigasi bernilai Rp29,8 miliar di Kabupaten Takalar berubah jadi kubangan dosa yang busuk. Bukan cuma soal pembangunan ini soal pengkhianatan terhadap rakyat kecil yang mengais hidup dari tanah dan air. Puluhan massa dari Aliansi Forum Rakyat Takalar (FRONTAL) bersama sejumlah ormas mengamuk secara damai di depan Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Makassar pada Kamis (2/10). Yang mereka bawa bukan batu. Tapi kebenaran. Yang mereka lawan bukan satu orang, tapi sistem penuh borok yang membusuk di balik meja-meja birokrasi.

Proyek rehabilitasi irigasi D.I Pamukkulu, yang dibiayai dari APBN 2025, kini berubah wujud menjadi ladang korupsi berjamaah. Material utama proyek pasir dan batu diduga berasal dari tambang ilegal. Tidak berizin. Tidak bayar pajak. Tidak sesuai spesifikasi. Tapi tetap digunakan. Tetap dibayar. Tetap didiamkan. “Ini proyek beraroma setan. Negara ditipu, rakyat dibodohi, dan kontraktor terus menghitung untung di atas penderitaan petani!” pekik Asman, pemimpin aksi FRONTAL.

Yang paling menyakitkan bukan hanya soal material ilegal, tapi soal sikap pejabat. Kepala Balai Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang dituding mengetahui praktik kotor ini namun memilih bungkam. Lebih dari itu, ia dituding memanipulasi administrasi agar pasir dan batu dari tambang ilegal itu bisa lolos masuk proyek. Sebuah konspirasi busuk dan menjijikkan, di mana hukum menjadi pelacur bagi uang. "Dia bukan lalai. Dia bagian dari permainan. Dan dia harus dicopot serta diseret ke pengadilan!" teriak mahasiswa yang ikut dalam aksi.

Tiga Tuntutan FRONTAL yang Mengguncang yakni Pertama, Hentikan proyek sekarang juga! Jangan biarkan sebutir pasir ilegal lagi masuk ke proyek negara. Kedua, Copot Kepala Balai! Karena pejabat yang diam saat rakyat ditipu adalah pengkhianat bangsa dan Ketiga, Usut tuntas mafia proyek dan tambang ilegal! Buka semua nama. Buka semua rekening.

Selama aksi berlangsung, tak ada satu pun pejabat berani keluar. Mereka bersembunyi seperti tikus got, meninggalkan rakyat yang menunggu keadilan di luar pagar kantor. “Kami membawa dokumen, membawa data. Tapi mereka tak membawa nyali. Kami datang dengan fakta, mereka malah lari seperti maling kehabisan nafas,” kata seorang orator, disambut sorakan massa.

Jika tudingan ini terbukti, maka kasus ini bukan hanya tentang proyek gagal ini adalah penggelapan pajak, kerugian negara, pembohongan publik, manipulasi dokumen negara, dan perusakan lingkungan secara sistemik. Ini adalah potret sempurna dari bagaimana negara diperkosa oleh mereka yang dibayar untuk menjaganya. 

Proyek yang harusnya mengalirkan air ke sawah, justru mengalirkan uang haram ke rekening para penipu rakyat. Petani menunggu air, pejabat menunggu transfer. Sampai kapan kita diam? Hingga berita ini dirilis, Kepala Balai belum memberikan satu kata pun, Kontraktor pelaksana bungkam seribu bahasa serta Kementerian PUPR masih pura-pura tidak dengar. (TIM)

Share this post