"Duduk Manis, Digaji Rakyat, Tapi Tak Pernah Dites", Legislator PKS Bongkar Skandal Sunyi di Balik Rumah Sakit Pemprov Sulsel

Makassar, Sulawesibersatu.com — Ada yang janggal di balik megahnya gedung-gedung rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Di balik sistem pelayanan, ada satu entitas yang bekerja diam-diam, namun digaji besar dari uang rakyat yakni Dewan Pengawas (Dewas). Tapi, siapa mereka? Apa benar mereka bekerja mengawasi? Dan yang paling mengganggu yaitu mengapa mereka bisa duduk di kursi pengawasan tanpa seleksi?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang meledak di ruang rapat DPRD Sulsel, Rabu (18/6/2025), saat Yeni Rahman, Legislator dari Fraksi PKS, melontarkan pernyataan mengejutkan. "Honorer saja dites dulu. Masa Dewas yang gajinya dari APBD bisa langsung masuk tanpa tes, tanpa seleksi? Ini gila," seru Yeni dengan nada tinggi.

Yeni menuding bahwa keberadaan Dewas di sejumlah rumah sakit seperti hantu berdasi yaitu ada secara administratif, tapi tak jelas kontribusinya. "Kalau mereka dibayar pakai uang pribadi, kita tak akan ribut. Tapi ini uang negara, uang rakyat. Kita berhak tahu siapa mereka dan apa yang mereka kerjakan," lanjutnya.

Lebih dari sekadar bicara, Yeni mendesak agar dalam rapat DPRD berikutnya, semua Dewas dipanggil dan diperiksa secara terbuka di depan publik. Tidak hanya untuk mengetahui siapa mereka, tapi untuk memastikan apakah mereka benar-benar layak mengisi jabatan pengawasan yang sangat vital.

Kecurigaan ini bukan tanpa dasar. BPK RI baru saja merilis laporan atas keuangan rumah sakit Pemprov Sulsel untuk Tahun Anggaran 2024. Hasilnya mencengangkan: hampir seluruh RS milik Pemprov mengalami temuan, mulai dari pengadaan alat hingga proyek fisik. Salah satu yang mencolok adalah RSUD Labuang Baji, yang diduga melakukan pelanggaran dalam pembangunan area parkir dengan nilai kerugian mencapai Rp300 juta lebih.

Yeni pun menyindir keras fungsi Dewas yang seharusnya menjadi benteng awal pengawasan. "Kalau Dewas-nya tidur, ya jangan heran kalau penyimpangan terjadi di mana-mana. Ini bukan RS swasta. Ini lembaga publik!". Isu ini bisa menjadi ledakan baru dalam tata kelola keuangan daerah. Publik mulai bertanya yaitu siapa yang menunjuk para Dewas? Apa dasar kualifikasi mereka Dan... berapa sebenarnya mereka digaji?

Yeni menyebut, jika pengangkatan Dewas tidak dibuka secara transparan, maka bukan tidak mungkin praktik ini hanyalah bagi-bagi kursi untuk titipan kekuasaan. "Kalau hanya simbol dan formalitas, lebih baik Dewas dibubarkan saja. Daripada jadi lubang kebocoran uang negara," pungkasnya.

Sorotan ini bisa jadi awal dari pengungkapan sistemik. DPRD punya kewenangan, publik punya suara. Akankah Pemprov Sulsel berani membuka tabir ini, atau memilih bungkam di tengah badai temuan BPK? (TIM)

Share this post